HUBUNGAN KERJA ANTARA KEPALA DAERAH, DPR PAPUA DAN MAJELIS RAKYAT PAPUA
“ HUBUNGAN KERJA ANTARA KEPALA DAERAH, DPR P APUA DAN M AJELIS R AKYAT P APUA” DISUSUN UNTUK MELENGKAPI TUGAS MATA KULIAH “ DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH” Dosen Pengajar : Dr. Afriadi Sahbana Hasibuan, MPA, MCom Oleh : Echletus Jefry Maximus Sawaki XIX / A2 122041382 JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN ABDI NEGARA (STIP -AN ) JAKARTA 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa . Keputusan politik penyatuan Papua (semula disebut Irian Barat kemudian berganti menjadi Irian Jaya ) menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur. Namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan ...